Demokrasi di Berbagai Negara dan Indonesia
Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk
atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.
Demokrasi itu berasal
dari kata latin yang secara harfiah berarti Kekuasaan Untuk Rakyat. Atau oleh
pendukungnya disebutkan sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat.
Setiap orang, siapa pun dia, memiliki satu suara yang sama nilainya. Jadi,
dalam demokrasi, yang dipresentasikan dalam bentuk Pemilihan Umum, suara
seorang pelacur, suara seorang perampok, suara seorang penzina, suara seorang
pembunuh, suara seorang munafik, dan suara seorang musuh Allah itu dianggap
senilai dan sederajat dengan suara seorang ustadz yang benar-benar ustadz, atau
dianggap sama dan sederajat dengan suara orang yang sungguh-sungguh
memperjuangkan Islam.
Salah satu pilar
demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik
negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis
lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg
sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga
negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan
saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Demokrasi di berbagai Negara
1.
New Zealand
Dalam sejarah awal New Zealand pada masa kolonial,
pemilihan diadakan setiap lima tahun – sebagaimana ditetapkan oleh The New
Zealand Constitution Act of 1852. Periode ini dikurangi menjadi tiga tahun pada
tahun 1879 karena kekhawatiran tentang pertumbuhan kekuatan pemerintah pusat.
Fitur unik dari sistem pemilu di New Zealand adalah bahwa sejumlah kursi di parlemen disediakan khusus untuk suku Maori. Namun, ini tidak selalu terjadi. Di zaman kolonial, suku Maori tidak bisa memilih dalam pemilu kecuali mereka memiliki tanah sebagai individu. Kolonis Eropa cukup senang dengan keadaan ini karena, menurut NZ History online, “mereka tidak berpikir suku Maori adalah ‘suku yang beradab’ untuk melaksanakan tanggung jawab yang penting”.
Khusus bangsa Eropa, pemungutan suara secara rahasia diperkenalkan pada tahun 1870. Namun, suku Maori terus menggunakan sistem lisan -. Dimana pemilih harus memberitahu petugas pemungutan suara calon yang mereka ingin pilih. Suku Maori tidak diizinkan melakukan pemungutan suara secara rahasia sampai tahun 1938. Menurut NZ History online: “Sampai 1951 suku Maori melakukan pemilihan pada hari yang berbeda dari bangsa Eropa, biasa nha beberapa minggu setelah bangsa Eropa melakukan pemilihan.” Pada tahun 1951 pemungutan suara khusus suku Maori diadakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Pada awal masa kolonial, seperti di sebagian besar negara-negara Barat, perempuan benar-benar tidak diizinkan terlibat urusan politik. Dipimpin oleh Kate Sheppard, gerakan hak pilih perempuan dimulai di New Zealand pada akhir abad ke-19, dan dewan legislatif akhirnya meloloskan RUU yang memungkinkan perempuan untuk memilih pada tahun 1893. Hal ini membuat New Zealand menjadi negara pertama di dunia yang memberikan perempuan hak suara dalam politik. Namun, mereka tidak diizinkan untuk menjadi calon legislatif sampai 1919, dan yang menjadi wanita pertama adalah Anggota Parlemen (Elizabeth McCombs) tidak terpilih sampai tahun 1933 – 40 tahun kemudian. Meskipun telah ada dua perempuan Perdana Menteri (Jenny Shipley dan Helen Clark), wanita tetap agak kurang terwakili di parlemen. Setelah pemilu tahun 2011, 39 anggota parlemen (hampir sepertiga) adalah perempuan. Pada peringkat global, New Zealand berada diperingkat ke-21 dalam hal perwakilan perempuan di parlemen.
Pembatasan dikenakan kepada para tahanan. Pada tahun 2010, pemerintah Nasional melewati The Electoral (Disqualification of Convicted Prisoners) Amendment Bill menghapus hak semua tahanan terpidana untuk memilih. Jaksa Agung mengatakan undang-undang baru itu tidak konsisten dengan Bill of Rights Act yang mengatakan bahwa “setiap warga negara New Zealand yang berusia di atas 18 tahun memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan berkala yang murni untuk menjadi anggota DPR” . Sebelum 2010 UU, hanya tahanan dengan hukuman tiga tahun atau lebih tidak diizinkan untuk memilih – yang juga tidak konsisten dengan Bill of Rights Act. Pemilihan Diskualifikasi Bill juga ditentang oleh Masyarakat Hukum dan Komisi Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa, selain menjadi tidak konsisten dengan Bill of Rights, undang-undang ini juga kompatibel dengan berbagai perjanjian Internasional bahwa New Zealand adalah negara demokrasi.
Fitur unik dari sistem pemilu di New Zealand adalah bahwa sejumlah kursi di parlemen disediakan khusus untuk suku Maori. Namun, ini tidak selalu terjadi. Di zaman kolonial, suku Maori tidak bisa memilih dalam pemilu kecuali mereka memiliki tanah sebagai individu. Kolonis Eropa cukup senang dengan keadaan ini karena, menurut NZ History online, “mereka tidak berpikir suku Maori adalah ‘suku yang beradab’ untuk melaksanakan tanggung jawab yang penting”.
Khusus bangsa Eropa, pemungutan suara secara rahasia diperkenalkan pada tahun 1870. Namun, suku Maori terus menggunakan sistem lisan -. Dimana pemilih harus memberitahu petugas pemungutan suara calon yang mereka ingin pilih. Suku Maori tidak diizinkan melakukan pemungutan suara secara rahasia sampai tahun 1938. Menurut NZ History online: “Sampai 1951 suku Maori melakukan pemilihan pada hari yang berbeda dari bangsa Eropa, biasa nha beberapa minggu setelah bangsa Eropa melakukan pemilihan.” Pada tahun 1951 pemungutan suara khusus suku Maori diadakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Pada awal masa kolonial, seperti di sebagian besar negara-negara Barat, perempuan benar-benar tidak diizinkan terlibat urusan politik. Dipimpin oleh Kate Sheppard, gerakan hak pilih perempuan dimulai di New Zealand pada akhir abad ke-19, dan dewan legislatif akhirnya meloloskan RUU yang memungkinkan perempuan untuk memilih pada tahun 1893. Hal ini membuat New Zealand menjadi negara pertama di dunia yang memberikan perempuan hak suara dalam politik. Namun, mereka tidak diizinkan untuk menjadi calon legislatif sampai 1919, dan yang menjadi wanita pertama adalah Anggota Parlemen (Elizabeth McCombs) tidak terpilih sampai tahun 1933 – 40 tahun kemudian. Meskipun telah ada dua perempuan Perdana Menteri (Jenny Shipley dan Helen Clark), wanita tetap agak kurang terwakili di parlemen. Setelah pemilu tahun 2011, 39 anggota parlemen (hampir sepertiga) adalah perempuan. Pada peringkat global, New Zealand berada diperingkat ke-21 dalam hal perwakilan perempuan di parlemen.
Pembatasan dikenakan kepada para tahanan. Pada tahun 2010, pemerintah Nasional melewati The Electoral (Disqualification of Convicted Prisoners) Amendment Bill menghapus hak semua tahanan terpidana untuk memilih. Jaksa Agung mengatakan undang-undang baru itu tidak konsisten dengan Bill of Rights Act yang mengatakan bahwa “setiap warga negara New Zealand yang berusia di atas 18 tahun memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan berkala yang murni untuk menjadi anggota DPR” . Sebelum 2010 UU, hanya tahanan dengan hukuman tiga tahun atau lebih tidak diizinkan untuk memilih – yang juga tidak konsisten dengan Bill of Rights Act. Pemilihan Diskualifikasi Bill juga ditentang oleh Masyarakat Hukum dan Komisi Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa, selain menjadi tidak konsisten dengan Bill of Rights, undang-undang ini juga kompatibel dengan berbagai perjanjian Internasional bahwa New Zealand adalah negara demokrasi.
2.
Denmark
Ada tiga jenis pemilu di Denmark: pemilihan parlemen
nasional, pemilihan kepala daerah dan pemilihan untuk Parlemen Eropa.
Referendum juga dapat dilakukan untuk berkonsultasi dengan warga Denmark
langsung pada isu – isu yang memprihatinkan secara nasional. Kerajaan Denmark
(termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland) memilih parlemen unikameral pada
tingkat nasional. Dari 179 anggota parlemen, Kepulauan Faroe dan Greenland
memilih masing – masing dua anggota, 135 dipilih dari sepuluh konstituen
multi-anggota pada sistem PR daftar partai dengan menggunakan metode d’Hondt
dan 40 kursi yang tersisa dialokasikan untuk menjamin proporsionalitas pada
tingkat nasional. Untuk mendapatkan bagian kursi tambahan setiap pihak perlu
mendapatkan minimal 2% dari jumlah suara.
Konstitusi Denmark membutuhkan referendum yang akan diselenggarakan jika terdapat tiga kasus berikut:
1. jika sepertiga dari anggota DPR menuntut referendum pada hukum yang telah disahkan dalam 30 hari sebelumnya,
2. hukum yang mentransfer kedaulatan kepada organisasi internasional belum menerima mayoritas lima hingga enam anggota parlemen
Konstitusi Denmark membutuhkan referendum yang akan diselenggarakan jika terdapat tiga kasus berikut:
1. jika sepertiga dari anggota DPR menuntut referendum pada hukum yang telah disahkan dalam 30 hari sebelumnya,
2. hukum yang mentransfer kedaulatan kepada organisasi internasional belum menerima mayoritas lima hingga enam anggota parlemen
3. dalam hal mengubah usia pemilu.
3.
Iceland / Islandia
Islandia
atau Iceland melakukan pemilihan pada tingkat nasional kepala seremonial
negara, presiden – dan legislatif. Presiden dipilih untuk masa jabatan empat
tahun oleh rakyat. Parlemen (Alþingi) memiliki 63 anggota, yang dipilih untuk
masa jabatan empat tahun oleh perwakilan proporsional, dengan menggunakan
metode D’Hondt dengan daftar terbuka. Islandia memiliki sistem multi-partai,
dengan berbagai pihak di mana tidak ada satu pihak yang bisa memiliki
kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan lebih dari satu periode, sehingga setiap
pihak harus bekerja dengan satu sama lain untuk membentuk pemerintahan koalisi
4.
Sweden / Swedia
Pemilihan
untuk menentukan susunan dari badan legislatif pada tiga tingkat pembagian
administratif di Kerajaan Swedia diadakan setiap empat tahun sekali. Pada
tingkat tertinggi, pemilu ini menentukan alokasi kursi di Riksdag, badan
legislatif nasional Swedia. Pemilihan untuk dewan daerah 20 (LANDSTING) dan 290
majelis kota (kommunfullmäktige) – semua menggunakan sistem pemilihan yang sama
– diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif pada hari Minggu kedua
bulan September. Pemilihan untuk dewan daerah Swedia dilakukan bersamaan dengan
pemilihan umum pada hari Minggu ketiga bulan September. Pemilihan untuk majelis
kota juga terjadi pada hari Minggu kedua bulan September. Pemilihan untuk
Parlemen Eropa terjadi setiap lima tahun pada bulan Juni seluruh seluruh Uni
Eropa; hari yang tepat dari pemilihan bervariasi menurut tradisi negara
setempat, sehingga di Swedia semua pemilihan parlemen Eropa terjadi pada hari
Minggu.
Untuk memilih dalam pemilihan umum Swedia, seseorang harus:
Untuk memilih dalam pemilihan umum Swedia, seseorang harus:
1.warga
negara Swedia,
2.
setidaknya berusia18 tahun pada hari pemilihan,
3. dan
telah menjadi penduduk terdaftar dari Swedia (tidak termasuk kelahiran Swedia
yang tidak pernah menetap di Swedia)
Tidak
seperti di banyak negara di mana para pemilih memilih dari daftar kandidat atau
partai, masing-masing pihak di Swedia memiliki surat suara yang terpisah. Surat
suara harus identik dalam ukuran dan material, dan memiliki warna yang berbeda
tergantung pada jenis pemilu: kuning untuk pemilihan Riksdag, biru untuk
pemilihan dewan kabupaten dan putih untuk pemilihan kota dan pemilihan untuk
Parlemen Eropa. Untuk pemilihan umum, negara membayar biaya pencetakan dan
distribusi surat suara untuk setiap pihak yang telah menerima setidaknya satu
persen suara secara nasional di salah satu dari dua pemilu sebelumnya. Untuk
pemilihan kepala daerah, pihak yang saat ini diwakili dalam badan legislatif
yang bersangkutan berhak untuk pencetakan surat suara gratis.
Dalam pemilu Riksdag, konstituen biasanya berbatasan dengan salah satu negara Swedia, meskipun Counties dari Stockholm, Skåne (termasuk Malmö), dan Västra Götaland (termasuk Gothenburg) dibagi menjadi konstituen pemilu yang lebih kecil karena populasi mereka yang lebih besar. Jumlah kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan didasarkan pada jumlah kantor pemilih, dan setiap pihak dibagi kursi di setiap daerah pemilihan berdasarkan suara mereka dalam konstituensi itu. Kursi di berbagai badan legislatif dialokasikan di antara partai-partai politik Swedia secara proporsional menggunakan bentuk modifikasi dari metode Sainte-Lague. Modifikasi ini menciptakan preferensi sistematis dalam matematika di balik pembagian kursi, mendukung lebih besar dan menengah pihak partai kecil. Ini mengurangi sedikit bias terhadap pihak yang lebih besar dalam rumus d’Hondt. Pada inti dari itu, sistem tetap intens proporsional, dan dengan demikian pihak yang menang sekitar 25% suara harus menang sekitar 25% dari kursi. Di Swedia kursi dari Riksdag dialokasikan kepada para pihak, dan calon anggotanya dipilih oleh partai mereka. Swedia menggunakan daftar terbuka dan memanfaatkan apparentement antara daftar konstituensi yang sama dan partai untuk membentuk kartel, sekelompok daftar . yang secara hukum bersekutu untuk tujuan alokasi kursi. Pada pemilihan umum nasional, setiap kandidat yang menerima jumlah suara pribadi sebesar delapan persen atau lebih besar dari total jumlah suara partai secara otomatis akan naik ke bagian atas daftar, terlepas dari peringkat mereka pada daftar dalam partai. Para anggota parlemen yang dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Pada tahun 1970 sampai 1994, panjang jangka tiga tahun; sebelum itu, biasanya empat tahun. The Riksdag dapat dilarutkan sebelumnya dengan Keputusan Perdana Menteri, dalam hal pemilu baru diadakan; Namun, anggota baru akan memegang jabatan hanya sampai pemilihan biasa berikutnya, tanggal yang tetap sama. Dengan demikian masa jabatan anggota baru akan menjadi bagian yang tersisa dari ketentuan anggota parlemen di parlemen yang dibubarkan.
Dalam pemilu Riksdag, konstituen biasanya berbatasan dengan salah satu negara Swedia, meskipun Counties dari Stockholm, Skåne (termasuk Malmö), dan Västra Götaland (termasuk Gothenburg) dibagi menjadi konstituen pemilu yang lebih kecil karena populasi mereka yang lebih besar. Jumlah kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan didasarkan pada jumlah kantor pemilih, dan setiap pihak dibagi kursi di setiap daerah pemilihan berdasarkan suara mereka dalam konstituensi itu. Kursi di berbagai badan legislatif dialokasikan di antara partai-partai politik Swedia secara proporsional menggunakan bentuk modifikasi dari metode Sainte-Lague. Modifikasi ini menciptakan preferensi sistematis dalam matematika di balik pembagian kursi, mendukung lebih besar dan menengah pihak partai kecil. Ini mengurangi sedikit bias terhadap pihak yang lebih besar dalam rumus d’Hondt. Pada inti dari itu, sistem tetap intens proporsional, dan dengan demikian pihak yang menang sekitar 25% suara harus menang sekitar 25% dari kursi. Di Swedia kursi dari Riksdag dialokasikan kepada para pihak, dan calon anggotanya dipilih oleh partai mereka. Swedia menggunakan daftar terbuka dan memanfaatkan apparentement antara daftar konstituensi yang sama dan partai untuk membentuk kartel, sekelompok daftar . yang secara hukum bersekutu untuk tujuan alokasi kursi. Pada pemilihan umum nasional, setiap kandidat yang menerima jumlah suara pribadi sebesar delapan persen atau lebih besar dari total jumlah suara partai secara otomatis akan naik ke bagian atas daftar, terlepas dari peringkat mereka pada daftar dalam partai. Para anggota parlemen yang dipilih untuk jangka waktu empat tahun. Pada tahun 1970 sampai 1994, panjang jangka tiga tahun; sebelum itu, biasanya empat tahun. The Riksdag dapat dilarutkan sebelumnya dengan Keputusan Perdana Menteri, dalam hal pemilu baru diadakan; Namun, anggota baru akan memegang jabatan hanya sampai pemilihan biasa berikutnya, tanggal yang tetap sama. Dengan demikian masa jabatan anggota baru akan menjadi bagian yang tersisa dari ketentuan anggota parlemen di parlemen yang dibubarkan.
5.
Norway / Norwegia
Norwegia
memilih legislatif pada tingkat nasional. Parlemen, Storting (atau Stortinget
oleh tata bahasa Norwegia), memiliki 169 anggota yang dipilih untuk masa
jabatan empat tahun (yang mungkin tidak dapat dibubarkan) oleh perwakilan
proporsional di daerah pemilihan multi-kursi. Norwegia menggunakan sistem yang
sama di kedua pemilihan lokal dan nasional. Metode ini adalah metode
Sainte-Lague yang dimodifikasi dan prinsip yang mendasari adalah bahwa jumlah kursi
partai di Storting harus sedekat mungkin dengan jumlah relatif suara partai
yang masuk pemilu (prinsip keadilan matematika). Norwegia dibagi menjadi 19
kabupaten, dan masing-masing kabupaten adalah konstituen dalam pemilu. Setiap
daerah memilih nomor pra-dihitung dari kursi di Parlemen, Storting, berdasarkan
populasi dan wilayah geografis daerah tersebut. Setiap skor penduduk satu titik
dan masing-masing skor kilometer persegi 1,8 poin. Perhitungan ini dilakukan
setiap delapan tahun. Praktek ini telah dikritik karena di beberapa negara
besar dengan penduduk yang kurang padat suara tunggal lebih penting daripada di
negara lain yang lebih padat penduduknya. Ada yang mengklaim bahwa negara
dengan populasi yang tersebar dan kurang padat berada jauh dari pemerintah
pusat harus memiliki perwakilan yang lebih kuat di Parlemen.
Demokrasi di Indonesia
C. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 - 1998
Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
1.
Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 ).
Tahun 1945 - 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil
menjadi parlementer.
B. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
a. Masa demokrasi Liberal 1950 - 1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.
Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :
• Dominannya partai politik
• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 atas dasar kegagalan itu maka
presiden mengeluarkan Dekrit presiden :
• Bubarkan konstituante
• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS
b. Masa demokrasi Terpimpin 1959 - 1966
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:
1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI
Tahun 1945 - 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil
menjadi parlementer.
B. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
a. Masa demokrasi Liberal 1950 - 1959
Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.
Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :
• Dominannya partai politik
• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 atas dasar kegagalan itu maka
presiden mengeluarkan Dekrit presiden :
• Bubarkan konstituante
• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS
b. Masa demokrasi Terpimpin 1959 - 1966
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:
1. Dominasi Presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI
C. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 - 1998
Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Sumber
:
India Times, Wikipedia
